Ternyata, harga diri atau "marwah" masyarakat Kalimantan Timur memiliki nominal yang sangat spesifik: Rp8,5 miliar. Di tengah upaya pemerintah pusat melakukan diet anggaran melalui gerakan efisiensi , Pemerintah Provinsi Kaltim justru mempertontonkan selera VVIP melalui pengadaan Range Rover Autobiography LWB PHEV. Alibinya cukup puitis menjaga martabat daerah di mata dunia internasional seiring hadirnya IKN. Namun, secara psikologis, klaim "menjaga marwah" ini tak lebih dari sekadar Moral Credentialing, sebuah mekanisme pertahanan ego di mana pemuasan status pribadi dibungkus rapi seolah-olah demi kepentingan kolektif rakyat.

Mari kita gunakan logika paling sederhana: Jika benar mobil ini digunakan untuk melibas lumpur Kalimantan, sungguh sebuah kemewahan yang ajaib melihat seorang pejabat harus "dipijat" oleh fitur executive seat di tengah guncangan jalanan rusak. Menempatkan Range Rover Autobiography dengan teknologi hybrid dan interior kulit premium di tengah hutan justru menunjukkan kerentanan psikologis pemimpin yang merasa martabatnya hanya bisa tegak jika dibalut simbol material. Marwah Kalimantan Timur tentu tidak akan berpindah mengikuti posisi ban mobil ini, ia tetap tertinggal di jalanan pedalaman yang hancur, terlepas dari apakah mobil Rp8,5 miliar itu sedang bersolek di Jakarta atau sekadar "mampir" di Kalimantan untuk meredam kritik.

Pada akhirnya, martabat sejati seorang pejabat publik di era modern tidak lagi ditentukan oleh atribut fisik (conspicuous symbolic power), melainkan oleh functional prestige atau kemampuan memecahkan masalah nyata di lapangan. Transformasi dari marwah simbolis menuju marwah kinerja adalah satu-satunya jalan untuk memenangkan kembali kepercayaan publik. Jika pemerintah daerah gagal mengkalibrasi ulang empati politiknya, jurang antara elite dan massa akan semakin lebar, yang pada jangka panjang dapat mengancam stabilitas sosial dan efektivitas pembangunan di Kalimantan Timur.